Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Focus Discussion Group (FGD) tentang permasalahan Penduduk Sangihe - Philipina / Philipina - Sangihe di Kota Bitung. Bertempat di Gedung Serbaguna kantor Walikota Bitung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Pondang Tambunan didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marciana Jone menghadiri Pertemuan tersebut.
Sulitnya mendapat data dan informasi mengenai identitas Warga Negara Asing tanpa dokumen ini menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan ini. Rasa takut akan sanksi hukum saat pendataan serta sulitnya menemukan pemukiman mereka di daratan karena sebagian besar dari mereka hidup di rakit atau kapal membuat pendataan semakin terhambat. Mengatasi masalah tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung khususnya untuk dapat bekerja sama menemukan solusi yang tepat, salah satunya adalah dengan melibatkan Lurah dan Camat serta Pengusaha kapal dan ikan yang ada di Kota Bitung untuk membantu Warga Negara Asing Undocumented ini dalam pendataan identitas. Dan kemudian Kantor Wilayah Kementeerian Hukum dan Hak Asasi Manusia siap untuk memfasilitasi dalam proses Penetapan Status Kewarganegaraan terhadap mereka yang datanya telah divalidasi dan dilakukan kajian mengenai data dukung dari mereka oleh Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulut lanjut beliau.
Pemerintah Kota Bitung yang diwakili oleh Assisten I Pemerintah Kota Bitung menyambut baik kegiata n tersebut dan berjanji akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Sulut sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah ini.
