Manado, 06 Juni 2018
Kepala Kantor Wilayah Pondang Tambunan memimpin langsung rapat terkait monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2018, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Murdjito Sasto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Purwanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edy Hardoyo bersama seluruh Pejabat Esellon III dan IV serta JFU yg menangani Tarja. Dalam kesempatan tersebut, beliau meminta para pejabat yang terkait untuk memaparkan hasil realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Mei 2018, sehingga dapat diketahui bahwa hasil penyerapan anggaran dari Kantor Wilayah sendiri mencapai 41,22%. Adapun hasil penyerapan anggaran dari masing-masing bagian yaitu Penyerapan Anggaran AHU 45,33 %, Penyerapan Anggaran PAS 39,18%, Penyerapan Anggaran Imigrasi 30,56%, Penyerapan Anggaran HKI 39,53%, Penyerapan Anggaran Perundang-Undangan 10,79%, Penyerapan Anggaran HAM 46,26%, Penyerapan Anggaran BPHN 10,66% dan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Sulawesi Utara Penyerapan Anggaran tertinggi dari Lapas Perempuan Klas II B Manado yaitu mencapai 101,28% ini artinya sudah melampaui batas capaian dikarenakan alokasi untuk belanja pegawai kurang sedangkan untuk Lapas Perempuan sendiri terdapat penambahan Pegawai yang signifikan sehingga untuk tertib administrasinya harus segera dilakukan revisi.
Selanjutnya, beliau membahas tetang pengisian Aplikasi SMART yang merupakan kegiatan dari masing-masing divisi, akan tetapi kegiatan ini menjadi tanggung jawab dari Kepala Divisi Administrasi sebagai koordinator Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. Untuk itu diwajibkan kepada Kabag PP agar menunjuk operator dari masing-masing Divisi agar seluruh kegiatan Kantor Wilayah langsung dimasukkan dalam aplikasi yang dimaksud.
Dalam kesempatan yang sama, beliau juga membahas khusus sejauh mana persiapan Rapat Koordinasi Dilkumjakpol yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2018 bertempat di Hotel AryaDuta dengan Narasumber dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Badan Narkotika Nasional.