Manado (09/07)
Rekonsiliasi Sistim Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pemutakhiran Data BMN tingkat Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi UtaraRekonsiliasi bertujuan untuk menjamin kebenaran data serta keakuratan dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual. Itulah sebingkai kalimat yang dapat melukiskan betapa pentingnya pelaksanaan rekonsiliasi SAP dan prmutakhiran data BMN, hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Basir, selaku ketua panitia rekonsiliasi.Kepala Kantor Wilayah, Pondang Tambunan didampingi seluruh Kepala Divisi, membuka secara resmi kegiatan ini.
Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa hasil rekonsiliasi di wilayah akan menjadi acuan dalam rekonsiliasi nasional di Jakarta, dan haruslah menghadirkan data yang akurat, akuntabel, handal, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rekonsiliasi kali ini, Tim dari Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal ikut serta dalam mendampingi rekonsiliasi dan pemutakhiran data.Kepala Divisi administrasi, Murdjito Sasto selaku narasumber, memberikan penguatan bagi para operator untuk terus bekerja keras menghadirkan Laporan Keuangan yang akurat. Tahun 2017 yang lalu melalui pemeriksaan BPK, Kementerian Hukum dan HAM memperoleh opini WTP, ini adalah prestasi yang patut kuta syukuri, tahun ini diharapkan kita dapat meningkatkan performa untuk mendukung kinerja dan hasil rekonsiliasi yang handal agar nantinya opini WTP dapat terus kita pertahankan, bila perlu ditingkatkan.Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja dan para operator di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara.