Manado (11/07)
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut, Edy Hardoyo, di dampingi Kapalas Perempuan Manado ibu, Anggriani, beserta staf LPP Manado melakukan silahturahmi di Kediaman Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik & Pemerintahan Bpk Christiano E. Talumepa, SH., M.Si. Selain untuk melakukan silaturahmi dan perkenalan sehubungan dengan kepemimpinan yang baru sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut, beliau juga menyampaikan gambaran singkat mengenai beberapa hal yang terkait Pemasyarakatan, gambaran lapas rutan dengan jumlah penghuninya di beberapa Unit yang sudah over kapasitas, Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, kegiatan para Warga Binaan di seluruh UPT Jajaran Kanwil Sulut serta bentuk pelayanan dan inovasi pelayanan yang sudah terlaksana.Dalam kesempatan ini, Edy mengemukakan secara langsung keinginan serta permohonan Kantor Wilayah dalam hal ini Divisi Pemasyarakatan yaitu, meminta bantuan alokasi lahan untuk dijadikan gedung atau area Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II Manado berupa blok tahanan, kantor serta kebutuhannya,
karena selama ini gedung LPP Klas II Manado Masih numpang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tomohon tegas Aggriani,
Demi terciptanya pembinaan yang maksimal dan berkualitas serta peningkatan kinerja pegawai, untuk itu sangat diharapkan bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengingat saat ini alokasi dana untuk membuat Lapas perempuan sdh tersedia lanjut Anggriani.Menanggapi hal tersebut, secara Khusus staf ahli gubernur Bid. Kumpol & pemerintahan mewakili pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur sulawesi utara, sangat antusias dan menerima dengan baik keinginan yang disampaikan, beliau mengatakan akan membantu semaksimal mungkin seperti halnya dengan instansi vertikal lainnya seperti Kepolisian Daerah dan BKN yang juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi karena merupakan bagian dari pengembangan daerah itu sendiri.
"Hal ini akan saya sampaikan langsung kepada Gubernur Sulut agar dapat dijadikan pertimbangan kusus sebagai prioritas", tegasnya disamping mengingat hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal ini Gubernur Sulut serta Menteri Hukum dan HAM R.I. yang selalu saling topang dalam setiap kegiatan pembangunan di sulawesi Utara lanjut Talumepa.
Selain itu, Staf Ahli Gubernur Bid. Kumpol & pemerintahan juga mengapresiasi Lapas dan Rutan di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham sulut yang turut serta membantu pembangunan perekonomian di berbagai sektor seperti pertanian di amurang, tondano dan lain lain. untuk itu beliau mengatakan kedepannya akan ikut membantu menumbuh kembangkan kreatifitas dan keahlian warga binaan, bekerja sama dengan Dinas ketenagakerjaaan, Dinas Koperasi dan Dinas terkait lainnya dari Pemerintah Provinsi guna terciptanya pembinaan yang berkualitas terhadap warga binaan. (Humas Sulut)