Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pemerintahan Jokowi-JK, telah mencanangkan Nawacita, yakni sembilan agenda prioritas untuk Indonesia, dimana amanat Nawacita yang ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ, Jokowi-JK menebalkan frase membangun Indonesia dari pinggiran. Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Keadaan ini menjadikannya sebagai wilayah yang rawan masalah perbatasan, terorisme, penyelundupan, serta kewarganegaraan akibat dari perkawinan “campur”. Sebagai wujud kehadiran pemerintah ditengah-tengah masyarakat, Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM R.I. meresmikan monumen Presiden R.I. ke-5, Megawati Soekarnoputri, bersama dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O. Kandouw. Hal ini juga mempertegas bahwa pembangunan daerah perbatasan yang mengutamakan pembangunan lokasi-lokasi prioritas, yaitu daerah yang letaknya tepat berbatasan dengan negara tetangga merupakan kewajiban dan wahana yang krusial dalam rangka mewujudkan daerah perbatasan menjadi kawasan beranda Indonesia sebagai daerah terdepan yang tidak hanya menjadi pintu gerbang segala aktivitas negara dengan Negara tetangga namun juga menjadi “etalase bangsa yang membanggakan”.
“Membangun daerah perbatasan tidak hanya melalui penguatan sektor keamanan saja, tetapi jauh lebih penting peningkatan mutu SDM melalui pendidikan, pembangunan infrastruktur untuk kemudahan akses dan percepatan pertumbuhan ekonomi”, ujar Yasonna dalam sambutannya siang itu.
Daerah Perbatasan pada dasarnya memiliki potensi yang luar biasa, baik potensi alam, pariwisata, budaya, perikanan, dan banyak potensi lainnya, yang harus digarap secara optimal. Oleh karenanya, pembangunan daerah perbatasan sebagai kawasan beranda negara perlu dilakukan sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki, dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal. Pembangunan daerah perbatasan dengan segala potensinya, jika dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan daya tarik daerah perbatasan untuk menjadi semacam etalase bagi negara-negara tetangga untuk dapat melihat kekayaan dan keragaman budaya Indonesia, dan sekaligus mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi.
Pada kesempatan kali ini, diberikan juga bantuan dana dengan total 100 juta rupiah untuk pembangunan tempat-tempat ibadah sebagai sarana pendukung pembangunan mental dan spiritual bagi masyarakat setempat. “Saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para aparat dari berbagai instansi yang telah membangun sinergitas demi menjaga kedaulatan NKRI dari Miangas”, Tukas Yasonna mengakhiri sambutannya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Efendy B. Peranginangin, Kepala Divisi Administrasi, Murdjito Sasto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Purwanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Edy Hardoyo, Kepala Divisi Keimigrasian, Jamaruli Manihuruk, serta unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.