Pesta demokrasi semakin dekat, hawanya sudah terasa, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Aroma persaingan antar kubu menyebar tidak hanya di dunia nyata tetapi semakin buas di media sosial. Namun kontestasi politik ini haruslah tetap berjalan dalam koridor Hukum yang berlaku, Pelaksanaan pemilu adalah momentum berharga dalam menentukan masa depan Negara dan Bangsa Indonesia. Tentunya pemerintah perlu melaksakan pengamanan untuk kelancaran jalannya Pemilu.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut, Efendy B. Peranginangin, memenuhi undangan Mapolda Sulut terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pemilu 2019 melalui video teleconference. Rapat ini dipimpin oleh Menkopolhukam, dan dihadiri oleh Mendagri, Menlu, Menkominfo, Menkumham, BIN, Jaksa Agung, Panglima TNI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan Kepala BSSN. Dalam sambutannya, Menkopolhukam menyampikan 6 pesan penting untuk mengawal pemilu agar masyarakat dapat melaksanakan hak politiknya dengan aman dan terkendali.
- Berikan keamanan bagi masyarakat, agar mereka dapat menjalankan pemilu dengan lancar dan tanpa kekhawatiran
- Bantu pengawalan jalannya Pemilu
- Pasang mata dan telinga, netralisir setiap indikasi yang dapat mengganggu jalannya pemilu
- Kawal mobilisasi dan penghitungan suara secara ketat
- Jaga Netralitas
- Mengamankan Pemilu adalah Kehormatan
Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut, terdapat TPS khusus yang berlokasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan Cabang Rumah Tahanan. Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut telah berkomitmen untuk mengawal jalannya pemungutan suara bagi Warga Binaan, agar berjalan aman dan lancar. "Nantinya kita harus mengawal jalannya pemilu di jajaran kita, dan senantiasa selalu mengedepankan netralitas kita sebagai ASN", tutur Kakanwil dalam pertemuannya pagi tadi. Di Sulawesi Utara, rapat koordinasi ini dihadiri oleh aparat gabungan TNI Polri, KPU, serta instansi terkait lainnya.
