Target kinerja merupakan rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Tujuan dari target kinerja adalah untuk mempercepat pelaksanaan implementasi RB, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, peningkatan kompetensi sumber daya manusia hukum dan ham, meningkatnya peran kemenkumham dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan / pemajuan HAM, dan mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
Dalam implementasinya, tentunya berbagai hambatan akan ditemui. Salah satu yang terberat adalah hambatan dari internal kita, yaitu kurangnya kesadaran diri dan sulitnya keluar dari zona nyaman. Kecenderungan ini membuat kita lebih condong memilih target kinerja formalitas saja. Karenanya fungsi setiap pejabat yang menjadi penanggung jawab kegiatan sangat diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi agar tidak ada lagi pegawai dari semua level yang lebih memilih target formalitas daripada kualitas. Hal tersebut disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Sulut, Efendy Peranginangin, dalam sambutannya membuka kegiatan Penguatan Pelaksanaan Target Kinerja Tahun 2019 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
Target kinerja yang sudah dilaksanakan oleh kantor wilayah, akan dilaporkan setiap triwulan dengan mekanisme yang kita sebut B03, B06, B09 dan B12. Proses pelaporannya sendiri dilaksanakan melalui aplikasi kinerja kemenkumham berbasis web. Laporan tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh tim yang ada di pusat, untuk kemudian memperoleh penilaian. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga, Agus Hariadi secara khusus berkunjung ke Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara untuk melaksanakan evaluasi target kinerja dan penguatan target kinerja. Dari hasil evaluasi B03, pada beberapa Kantor Wilayah masih terdapat pencapaian target kinerja di bawah 70%. Beberapa poin penting permasalahan yang seringkali muncul adalah sistematika pelaporan tidak sesuai dengan tata naskah dinas, data dan informasi tidak sesuai, capaian kurang dari target, serta data dukung yang kurang lengkap.
Kepala Divisi Administrasi, Murdjito Sasto juga memberikan informasi teknis mengenai permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan target kinerja, mulai dari format pelaporan hingga tertib administrasi laporan. Kemudian disampaikan pula perkembangan pelaksanaan tugas dan kinerja jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut, diataranya adalah capaian realisasi anggaran, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, pemanfastan teknologi informasi dalam mendukung managemen kepegawaian dan keuangan, serta pelaksanaan reformasi hukum dan pemenuhan HAM. Permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada periode pelaporan berikutnya. Tidak perlu khawatir akan kesalahan, kesalahan itu guru, ia memberi pelajaran agar nantinya kita bisa berubah ke arah yang lebih baik, jangan takut mengambil risiko, segala hal itu selaku ada konsekuensinya, dengan begitu kita akan belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik. Kegiatan yang dilaksankaan di Aula Kantor Wilayah ini dihadiri oleh Para Kepala Divisi, Para Pejabat Eselon III dan IV, para Kepala UPT, serta seluruh JFT dan JFU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
