Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Bapak Efendy B. Peranginangin melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon Jumat, 20 September 2019.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Walikota Tomohon Jemmy Eman, Kepala Ombudsman Sulut Hilda Tirajoh, Kapolres Tomohon AKBP. Raswin B. Sirait, mewakili Dandim 1302 Tomohon Kapt. Inf Maksen Mentang, Kepala Divisi Administrasi Murdjito Sasto, Plh Kepala Divisi Pemasyarakatan Otong Gunarso, Kepala Bagian Umum Veiby S. Koloway, Ka. Lapas Kelas IIB Bitung Danang Agus Triyanto, Ka. Rudenim Manado Arthur Mawikere, Ka. Rupbasan Manado Abdu Tilaar, Ka. LPKA Tomohon sekaligus Plt Ka. Lapas Perempuan sebagai penanggung jawab acara Tjahja Rediantana, para pejabat yang mewakili Ka. UPT yg tidak berkesempatan hadir serta para Pejabat/staf LPP dan LPKA yang turut menyaksikan kegiatan proses awal pembagunan Lapas dan Peletakan Batu pertama di lahan seluas 2 hektare tersebut.
Lapas Kelas IIB Perempuan Manado ini akan dibangun lengkap dengan fasilitas standard yakni kantor, ruang tahanan, dapur, sumur bor serta Perumahan Pegawai dan fasilitas penunjang lainnya.
Pada kesempatan ini, Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado, selaku PPK melaporkan seluruh rangkaian dari awal perencanaan dimana rencana awal pembangunan ada di Ilo-ilo Kabupaten Minahasa utara yang sampai saat ini proses hibah oleh Pemerintah Provinsi belum terlaksana sehingga diambil keputusan untuk membangun di lahan LPKA Tomohon mengingat pembangunan LPP ini merupakan Kebijakan Nasional yang harus segera terealisasi tahun ini juga. Pembangunan serta anggaran pembangunan yang dibebankan kepada DIPA Lapas Perempuan Kelas IIB Manado
Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut, Efendy B. Peranginangin mengatakan, pembangunan Lapas Perempuan Kelas IIB Manado ini merupakan Proyek prioritas Nasional yang di awasi langsung oleh staff Kepresidenan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI yang harus selesai pada tahun 2019.
Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di Lapas Perempuan.
“Untuk di daerah ini kami memang belum memiliki LPP dan ini baru pertama di bangun di wilayah Sulawesi Utara” ungkap Efendy
Dikatakan lebih lanjut, LPP ini nomenklaturnya sudah ada sejak tahun 2016 dan beroperasi pada tahun 2017 dan masih bergantung dengan gedung LPKA Tomohon sampai dengan hari ini.
“Saya berharap dengan pembangunan LPP Kelas IIB Manado ini, kinerja Kemenkumham dalam hal pembinaan khususnya kepada warga binaan perempuan di sulawesi utara semakin meningkatkan, dapat memberikan dampak positif dan memberikan kontribusi untuk pembangunan di Kota Tomohon dalam hal ekonomi seperti pada Lapas Kelas III Amurang yang telah memproduksi minyak goreng melalui karya warga binaannya dan sudah dijual pada beberapa supermarket besar di Manado,” jelas Kakanwil.
Sementara itu dalam Sambutannya Walikota Tomohon Jemmy Eman menghimbau program Proyek Pembangunan Nasional ini bisa Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Sasaran.
“Pemerintah Kota Tomohon Sangat Mendukung Pembangunan Lapas Perempuan Kelas IIB Manado di Kota Tomohon dan akan terus bersinergi untuk mendukung peningkatan pembinaan LPP Kelas IIB Manado dan LPKA Tomohon” pungkas Eman.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado Tahun 2019 oleh PPK, Direktur Daman Varia Karya dan Tim Pokja Fisik dengan mengetahui Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut disaksikan oleh Walikota Tomohon, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh undangan yang hadir kemudian diakhiri dengan meninjau proyek pembangunan untuk melaksanakan peletakan batu pertama oleh kakanwil Kemenkumham Sulut yang diikuti Walikota Tomohon, Kepala LPKA Tomohon dalam hal ini selaku Plt Kepala LPP Kelas IIB Manado serta Kapolres Tomohon.
