Makasar (17/09) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, Lumaksono bersama 5 Kepala Kantor Wilayah se-Sulawesi lainnya, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo mengikuti Kegiatan Penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto, yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan.
Digelar secara khidmat di Ballroom Hotel Claro Makassar - Sulawesi Selatan, terlaksananya kegiatan ini merupakan salah satu bukti bahwa Kementerian Hukum dan HAM serius dalam memacu setiap Satuan Kerjanya untuk tak hanya berlomba meraih predikat WBK/WBBM namun juga dalam hal meningkatkan pelayanannya kepada Masyarakat dengan cara membenahi birokrasi serta percepatan layanan publik. Adapun saat ini terdata di Sulawesi terdapat 78 Satuan kerja yang diusulkan dalam satker WBK dan 24 Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Satker WBBM, yang didalamnya terdapat 16 Satker di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara yang telah melewati Desk evaluation oleh Tim Penilai Internal sebagai Satker WBK, yang kemudian akan diajukan ke Tim Penilai Nasional.
Dalam Laporan Kegiatan yang dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara mewakili 5 Kakanwil Se-Sulawesi lainnya, disebutkan bahwa seluruh Kantor Wilayah terus berupaya mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam mencegah terjadinya korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, "Hadirnya Sekretaris Jenderal yang secara langsung memberikan penguatan kepada kami, diharapkan dapat membawa suasana baru untuk menambah semangat kerja setiap Satker dalam meraih predikat WBK/WBBM", pungkasnya.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Jufri Rahman, yang turut hadir mewakili Menteri PAN-RB R.I menyampaikan, 6 Area Perubahan dalam Zona Integritas ini merupakan miniatur dari 8 area perubahan dalam upaya melaksanakan Reformasi Birokrasi di Instansi, sehingga beliau berharap sekaligus mengingatkan bahwa WBK/WBBM ini bukanlah hal yang bersifat permanen dan untuk itu bagi UPT yang telah berada di zona nyaman saat ini haruslah tetap berupaya untuk mampu mempertahankan predikat ini ditahun-tahun berikutnya.
Usai Penayangan video kompilasi capaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kanwil Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, serta Pernyataan Sikap Tim Pembinaan Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Gorontalo dan diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah, dilanjutkan dengan penyematan Hand Badge Satgas Penguatan WBK/WBBM oleh Sekretaris Jenderal kepada 6 Kepala Kantor Wilayah se-Sulawesi dan 3 Pejabat tinggi Pratama Kanwil Sulawesi Selatan, serta menyerahkan Penambah daya tahan tubuh kepada 4 perwakilan Pegawai.
Bambang yang saat itu hadir didampingi Kepala Biro Perencanaan, Iwan Kurniawan; Kepala Pusat Data dan Informasi, Hermansyah Siregar; Direktur Merek Ditjen KI, Nofli; Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto; dan Kepala Biro BMN, Haris Sukamto, dalam arahannya menyampaikan bahwa 520 Satker di Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan dalam WBK/WBBM, tidaklah hanya dilihat dari total satker tersebut melainkan yang harus dipahami adalah bagaimana untuk membangun trust kepada masyarakat yang kadang kala mendapat stigma negatif. Dengan adanya penguatan dengan mengikutsertakan Kemenpan-RB, serta usaha yang dikerjakan dari setiap Kanwil maupun UPT, dapat memberikan kontribusi bagi wilayah masing-masing, serta untuk membangun Indonesia Maju.
Sementara itu, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, para Kepala Divisi, Kepala UPT dan Tim Pembina Zona Integritas WBK/WBBM Kantor Wilayah turut mengikuti kegiatan ini secara daring dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting. Kepala Divisi Administrasi, Manus Johnly yang mewakili Kepala Kantor Wilayah menyematkan Hand Badge kepada Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang diikuti juga oleh Kepala UPT dan Tim Pembina Kanwil, serta diserahkan juga Penambah daya tahan tubuh kepada beberapa Pegawai perwakilan.
