Manado (24/02) - Untuk mendukung modernisasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan rekening pengeluaran berbasis rekening terkonsolidasi serta dalam upaya meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Sosisalisasi Modernisasi Rekening Pemerintah/Rekening Pengeluaran Satuan Kerja dari Rekening Giro ke Rekening Virtual (Virtual Account) dan Pertanggungjawaban LPJ Bendahara Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Kanwil.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut, Lumaksono didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Jonny Pesta Simamora; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald S. Lumbuun; dan Kepala Bagian Umum, Veiby S. Koloay menghadiri kegiatan ini secara langsung serta diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut secara virtual. Sosialisasi ini diisi oleh narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado, Susan Patra Kelana dan Clief Pangemanan yang juga hadir secara virtual melalui zoom meeting.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kakanwil ini bertujuan untuk mengatur kembali pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian Negara/Lembaga pada masing-masing Satuan Kerja. “Atas dasar itulah, kita melakukan kegiatan sosialisasi ini agar rekening milik Kementerian Negara/Lembaga khususnya pada masing-masing Satuan Kerja dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ucap Kakanwil pada sambutannya. Selain itu, beliau juga mengajak seluruh Satker untuk tetap bisa berkontribusi dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kemenkumham seperti yang sudah diraih pada tahun sebelumnya. Beliau yakin seluruh Satker bisa dan mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai dengan semangat kerja Kemenkumham yaitu PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).
