Manado (04/03) - Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengadakan workshop diseminasi pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang diadakan di ruang rapat Kantor Wilayah, dan dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi (Jonny Pesta Simamora).
Dihadiri oleh Pejabat dan Staf pada Divisi Pemasyarakatan, kegiatan ini pula disiarkan secara virtual untuk seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Kadivmin mengatakan bahwa sebagai pengelola sistem kita perlu mendapat penguatan (dalam hal ini diseminasi) agar dapat menerapkan SDP dengan baik. "Masih terdapat ketidakdisiplinan satker dalam mengelola SDP, untuk itu workshop ini sangat perlu diadakan untuk perbaikan mutu setiap operator masing-masing satker," terangnya.
Acara yang dimulai dari pukul 08.30 WITA tersebut berlangsung hangat dengan banyaknya diskusi dan pertanyaan dari peserta kepada Narasumber dari Ditjen Pemasyarakatan yang hadir langsung dalam kegiatan ini yakni Kepala Sub Direktorat Administrasi Pembinaan dan Evaluasi (Catur Budi Fatayatin), Kasi Registrasi Narapidana (Dwi Fu'ad Ad Jamali) dan Fungsional Umum (Uri Ardiyaningrum), dengan dipandu oleh Moderator Junaidy selaku JFU Divisi Pemasyarakatan.
Diseminasi yang diinformasikan kepada seluruh satker menitikberatkan pada layanan pemberian hak remisi dan layanan integrasi. Agar terjadi regenerasi operator SDP, diusulkan pula pengadaan bimbingan teknis secara virtual yang diampu oleh Perwakilan Ditjen PAS. Selain itu ada rekomendasi surat edaran yang berisikan penyamaan persepsi pimpinan terkait permasalahan Lapas di Kepulauan yang tidak memiliki pengadilan.
