Amurang (31/3) - Dalam rangka mendorong pelaksanaan Capaian Aksi HAM di Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara sebagai bagian dari Pemajuan dan Pemenuhan HAM dalam koridor implementasi Rencana Aksi HAM 2021-2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan koordinasi terkait data laporan capaian aksi HAM di Kabupaten Minahasa Selatan.
Berdasarkan perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun, tim yang terdiri dari Kepala Bidang HAM Reba Paputungan, Kepala Sub P3HAM Syahril Labantu, dan stafnya menyambangi kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa Selatan yang diterima langsung oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Minahasa Selatan Thelma Momonimbar di ruang kerja Kepala Bagian Hukum.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang HAM menyampaikan bahwa Pelaksanaan Aksi HAM pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Dalam Rencana Aksi Nasional (RANHAM) Generasi V ini berfokus pada empat kelompok sasaran yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat adat.
Selanjutnya Kepala Bidang HAM juga mengingatkan bahwa tugas bagian Hukum Kabupaten/Kota adalah mengumpulkan data laporan Aksi HAM dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kemudian diserahkan kepada pihak BAPPEDA masing-masing yang akan melaporkan ke sistem pemantauan melalui pemantauan serambi.ksp.go.id.
Dalam kesempatan ini, Thelma Mononimbar mengharapkan bantuan dan kerja sama serta sangat mengapresiasi kedatangan tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang telah memberikan pemahaman yang bersifat implementatif terkait pelaksanaan aksi HAM, dan selanjutnya ia berharap di tahun 2023 penilaian capaian aksi HAM Kabupaten Minahasa Selatan dapat memenuhi segala Capaian Aksi HAM daerah sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.
