Rapat Kerja Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Efendy B. Peranginangin, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Purwanto membuka secara resmi Rapat Kerja Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang baik dan membangun koordinasi aktif antara anggota organisasi. Efendy selaku Ketua MPW dan MKN menyampaikan 3 poin penting untuk mendukung peningkatan kinerja Majelis;
- Melaksanakan pertemuan rutin dengan notaris setiap triwulan untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas,
- Majelis harus membangun komunikasi yang aktif antar anggota untuk menjamin kecepatan dan ketepatan pertukaran informasi,
- Ketua mengharapkan anggota majelis untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan kewenangannya untuk mengawasi Notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris meliputi juga pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang berakibat langsung terhadap masyarakat atau dianggap merugikan orang-orang yang menggunakan jasa notaris. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Majelis Pengawas Notaris pun berwenang untuk menerima laporan langsung dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran jabatan maupun kode etik yang dilakukan oleh Notaris.
Adapun wewenang Majelis Kehormatan Notaris adalah memeriksa notaris terkait dengan profesionalismenya, serta dapat memberikan keputusan untuk memenuhi atau tidak memenuhi panggilan pihak penegak hukum terkait pelanggaran atas profesinya.
