Manado (26/07) – Menindaklanjuti laporan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah Tomohon, Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Utara melaksanakan rapat secara hybrid yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun yang juga sebagai Ketua Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Utara. Rapat kali ini dihadiri oleh anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Utara baik dari unsur pemerintah, notaris juga akademisi.

Pada rapat kali ini membahas tindak lanjut dari rekomendasi Majelis Pengawas Notaris Daerah Tomohon yang mana akan diteruskan pusat. Selain itu Ketua Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Utara juga menyinggung terkait masa jabatan Majelis Pengawas Notaris Wilayah yang telah berakhir.

Selanjutnya pada rapat ini juga dirangkaikan dengan rapat persiapan Entry Meeting Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dimana pada kesempatan ini dibentuk beberapa tim, yang mana dalam setiap tim terdiri dari unsur pemerintah, notaris dan akademisi. Nantinya tim yang telah terbentuk akan mengunjungi notaris-notaris yang memiliki resiko sangat tinggi dan tinggi.

MANADO (26/7) - Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada instansi terkait, mengenai mekanisme pendaftaran, perubahan, penghapusan dan eksekusi jaminan fidusia, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga terwujud sistem pelayanan jaminan fidusia dengan proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, mengedepankan prinsip kepastian hukum, humanis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara mengadakan Sosialisasi Layanan Fidusia di Manado Quality Hotel.

Kegiatan ini diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Anita Rumolos. Kemudian Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Aris Munandar membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Plh. Kadiv YankumHAM menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan langkah strategis yang berkaitan dengan sistem pelayanan pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem online, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang dikenal dengan istilah “one day service” yaitu pelaksanaan pelayanan jaminan fidusia dilakukan secara cepat dan tetap dalam rangka menjamin kepastian hukum. "Saya menyambut baik atas pelaksanaan sosialisasi layanan jaminan fidusia ini, dalam rangka peningkatan kualitas layanan fidusia, dan jumlah pendaftaran fidusia, mengingat arti penting hal tersebut dalam menunjang perekonomian serta perkembangan dunia usaha khususnya di Sulawesi Utara," pungkasnya.

Mengangkat tema "Peningkatan Kualitas Layanan Jaminan Fidusia, Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum", para peserta kegiatan yang terdiri dari Unsur Notaris, Instansi Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan disuguhkan materi mengenai Jaminan Fidusia yang disampaikan oleh narasumber yaitu perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Toar Dotulong, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lendy Siar, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Karel Butarbutar, dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Jefry Boy Balaati.

Jakarta - Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyesalkan adanya intimidasi kepada jemaat Gereja Tesalonika pada 30 Maret 2024 yang sempat viral beberapa hari belakangan. Menurutnya intimidasi semacam itu tidak boleh ditoleransi karena berpotensi mengikis ikatan kebangsaan.

"Terlebih kita melihat bersama ada sikap mengolok-olok jemaat gereja Tesalonika tentu ini mengikis ikatan kebangsaan dan sama sekali tidak merefleksikan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia," jelasnya.

Dhahana menekankan Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi kemajemukan atau keberagaman termasuk dalam beragama. Penghormatan yang tinggi di dalam hak untuk beragama itu kemudian dimuat di dalam konstitusi. "Sebagai warga negara yang baik, mari kita menghormati hak umat beragama dalam menjalankan ibadah sebagai hak konstitusionalnya," kata Dhahana.

Direktur Jenderal HAM menghimbau agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, FKUB, dan para pemangku kebijakan terkait dapat memenuhi dan melindungi hak warga negara dalam menjalankan ibadah. Pasalnya, Ia menuturkan bila pemerintah tidak memfasilitasi hak beribadah umat beragama maka merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM.

"Jika memang ada kendala dalam perizinan rumah ibadah, maka perlu dibantu dan difasilitasi jangan sampai hak beribadah yang merupakan HAM tidak dipenuhi," ujarnya.

Tidak lupa, Direktur Jenderal HAM mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Polres Metro Tangerang dalam memediasi persoalan ini. Sehingga jemaat gereja Tesalonika dapat beribadah sementara di aula kantor lama kecamatan Teluknaga.

Kendati demikian, Dhahana mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia pada Januari 2023 silam terkait pentingnya menjalankan amanat konstitusi untuk memenuhi dan melindungi hak umat beragama dalam beribadah. "Sebagaimana arahan Bapak Presiden, jangan sampai konstitusi itu kalah oleh sebuah kesepakatan yang mencederai hak konstitusional warga negara," kata Dhahana.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM mengakui toleransi antar umat beragama merupakan pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Diakuinya, masih ada pandangan sejumlah pihak di masyarakat yang menolak keberagaman. "Sebagai contoh misalnya, kita melihat di video viral itu ada pihak yang mengatakan bahwa ini wilayah umat A sehingga umat beragama lain tidak boleh beribadah, padahal dalam kehidupan berbangsa kita tidak mengenal konsep demikian," jelasnya.

Oleh karena itu, Dhahana meyakini upaya mendorong moderasi beragama menjadi penting dalam membangun masyarakat yang toleran terhadap perbedaan."Selain penegakan hukum, kami memandang perlu komitmen kuat baik di pusat maupun daerah dalam mendorong upaya moderasi beragama di tengah masyarakat sehingga lahir kesadaran bahwa toleransi dan menghargai antar umat beragama misalnya dalam beribadah adalah sebuah keniscayaan hidup berbangsa," katanya.

Ia mengungkapkan pihaknya kini tengah menggodok Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi ke-6. Isu seputar keberagaman akan diintegrasikan dalam rancangan RANHAM mendatang."Tentu dengan dimasukannya isu seputar keberagaman ke dalam RANHAM mendatang, kami berharap pemerintah baik di pusat maupun daerah akan memiliki perspektif yang lebih baik dalam menyikapi toleransi antar umat beragama di tanah air," pungkas Dhahana.

Manado (26/7) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun yang diwakili oleh Plh. Kakanwil John Batara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar serta jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara virtual di Ruang Rapat Kakanwil. Sedangkan Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendy Sitorus turut mengikuti zoom meeting secara terpisah.

Kegiatan yang digelar di Graha Pengayoman dan direlay secara virtual ini dibuka dengan penyampaian LHP BPK RI oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana. Dalam paparannya, Nyoman menyatakan bahwa Kemenkumham untuk tahun 2023 telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya.

"Saya sangat apresiasi Kemenkumham karena tidak mudah untuk mempertahankan Opini WTP, tapi Kemenkumham berhasil mempertahankan Opini WTP ini selama 15 tahun berturut-turut,"

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham RI untuk tidak berpuas diri atas capaian Opini WTP ini, namum menjadikan ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

"Atas temuan dan rekomendasi yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, saya harapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan dengan cepat," pesan Yasonna.

Manado (26/07) - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Ronald Lumbuun dalam hal ini diwakili Plh. Kepala Kantor Wilayah John Batara menerima kedatangan Tim dari Mabes TNI.

Dipimpin oleh Asintel TNI Letkol Cpl Akhmad Syafiudin, John Batara menyambut dengan hangat kedatangan yang bertujuan untuk silaturahmi ini.

Tim Sintel Mabes kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya datang berkunjung ke Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara terkait pengawasan orang asing di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Menyambut apa yang disampaikan Asintel TNI, Plh. Kakanwil menyampaikan bahwa pengawasan orang asing di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja masih menjadi atensi bagi kami di Wilayah Sulawesi Utara terkait pemukim yang tidak memiliki dokumen (undocumented person). Menanggapi itu, langkah-langkah kebijakan telah ditempuh untuk menyelesaikan dan memberikan penegasan status kewarganegaraan terhadap pemukim tanpa dokumen di Sulawesi Utara.