Progres pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah memasuki tahapan Desk Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Tahapan ini merupakan salah satu rangkaian dari Progres pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk ditetapkan menjadi Satuan Kerja berpredikat WBK.
Jumat, 23 Oktober 2020 bertempat Ruang Pengayoman, Desk Evaluasi diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom oleh Kemenpan RB. Kegiatan diikuti Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Lumaksono yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sekaligus Plt.Kepala Divisi Administrasi yang juga sebagai Ketua Tim Zona Integritas; Ronald Lumbuun, Kepala Divisi Keimigrasian; Ganda Samosir, Kepala Divisi Pemaysrakatan; Bambang Haryanto.
Tim Penilai Nasional dari Kemenpan RB, Firmansyah dan Afif Nur Wahid menjadi Tim Penilai Kelas A dimana Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara berada serta Tim Penilai Internal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Widya Purnamasari yang juga bertugas sebagai pendamping Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara. Desk Evaulasi dilaksanakan selama 60 menit dengan pembagian waktu 20 menit untuk pemaparan dan 40 menit untuk tanya jawab.
Kakanwil menyampaikan paparan terkait progres pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada 6 Area Perubahan dan Inovasi Layanan Publik yang diciptakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara. Dalam paparannya Kakanwil menyampaikan ada inovasi pelayanan publik di tahun 2020 yaitu Sistem Informasi dan Pelaporan Notaris (SILARIS) dan Dapur Higienis. Kakanwil juga menjelaskan dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis HAM yang telah disediakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulut dalam mendukung pembangunan ZI WBK/WBBM, antara lain kursi difabel, parkir khusus untuk disabilitas, jalur landai untuk disabilitas, tempat bermain anak dan ruang laktasi, penunjuk arah, tanda masuk dan keluar gedung kantor, duta layanan, SOP pelayanan, informasi ruang pimpinan, QR code survei IPK IKM, absensi online, dan website serta media sosial Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara.
Setelah penyampaian paparan oleh Kepala Kantor Wilayah, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Tim Penilai Nasional dari KemenpanRB kepada Kepala Kantor Wilayah, Para Kepala Divisi dan Tim Pokja. Diakhir Desk Evaluasi, Tim Penilai Nasional Kemenpan RB memberikan apresiasi kepada Kakanwil beserta seluruh jajaran atas komitmen dan semangat Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dalam upaya menuju Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
