BOROKO (25/9) - Demi mendorong Pelaksanaan Capaian Aksi HAM di Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi utara sebagai bagian dari Pemajuan dan Pemenuhan HAM dalam koridor implementasi Rencana Aksi HAM 2021-2025, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun melalui Kepala Bidang HAM Reba Paputungan melaksanakan monitoring evaluasi terkait data laporan Capaian Aksi HAM B08 di Kab Bolaang Mongondow Utara.
Kabid HAM bersama Kasubid Pemajuan HAM dan staf menyambangi kantor Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara yang diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Fadilah Alamri di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut Kabid HAM menghimbau untuk segera mengunggah data bila aplikasi SAPAHAM sudah bisa diakses, dan menghubungi operator Ditjen HAM untuk petunjuk lebih lanjut sehingga apabila ada perubahan atas data yang diunggah akan segera ditindaklanjuti.
Pelaksanaan Aksi HAM pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.
Rencana Aksi Nasional (RANHAM) Generasi V ini berfokus pada empat kelompok sasaran yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat adat.
Selanjutnya Kepala Bidang HAM juga mengingatkan bahwa tugas bagian Hukum Kabupaten/Kota adalah mengumpulkan data laporan Aksi HAM dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kemudian diserahkan kepada pihak BAPPEDA masing-masing yang akan melaporkan ke sistem pemantauan melalui pemantauan serambi.ksp.go.id.
Fadilah mengharapkan bantuan dan kerja sama serta sangat mengapresiasi kedatangan Tim dari Kanwil Kemenkumham Sulut yang telah memberikan pemahaman yang bersifat implementatif terkait pelaksanaan aksi HAM.
Ia berharap di tahun 2023 penilaian capaian aksi HAM Kabupaten Bolaang Mongondow dapat memenuhi segala Capaian Aksi HAM daerah sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.
