Lolak (27/9) - Upaya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan dan memenuhi tanggungjawab pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun melalui Kepala Bidang HAM Reba Paputungan, Kasubid Pemajuan HAM dan staf untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Kab Bolaang Mongondow.
Tim diterima langsung oleh Perancang Perundang-Undangan Muda, Adrian Oday, di ruang kerja Kepala Bagian Hukum. Dalam kegiatan ini Kepala Bidang HAM dan Tim kembali mengevaluasi data-data laporan Capaian Aksi HAM B08 Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow yang telah diupload di aplikasi SAPAHAM.
Pelaksanaan Aksi HAM pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Dalam Rencana Aksi Nasional (RANHAM) Generasi V ini berfokus pada empat kelompok sasaran yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat adat.
Selanjutnya Kepala Bidang HAM juga mengingatkan bahwa tugas bagian Hukum Kabupaten/Kota adalah mengumpulkan data laporan Aksi HAM dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kemudian diserahkan kepada pihak BAPPEDA masing-masing yang akan melaporkan ke sistem pemantauan melalui pemantauan serambi.ksp.go.id.
Dalam kesempatan tersebut, Adrian Oday, mengharapkan bantuan dan kerjasama serta sangat mengapresiasi kedatangan Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan pemahaman yang bersifat implementatif terkait pelaksanaan aksi HAM periode B08 dan selanjutnya beliau berharap di periode laporan B12 penilaian capaian aksi HAM Kabupaten Bolaang Mongondow dapat memenuhi segala Capaian Aksi HAM daerah sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.
