MANADO (7/11) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Alokasi Dana Desa serta Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2023.
Bertempat di Ruang Rapat Harmonisasi, rapat yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Pakpahan yang hadir bersama Kepala Sub Bidang FPPHD Cherryl Wenur dan Tim Harmonisasi yang diketuai oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Raywaya Lasut. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Isnadin Mamonto bersama perwakilan bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
Dalam rapat tersebut, Tim Harmonisasi menyampaikan beberapa masukan terkait hal-hal yang perlu diperbaiki demi penyempurnaan kedua draft Rancangan Peraturan Bupati tersebut. Rapat ditutup dengan penandatangan Berita Acara Rapat Pengharmonisasian antara Kanwil Kemenkumham Sulut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun Surat Selesai Harmonisasi akan dikeluarkan setelah kedua draft rancangan tersebut telah diubah dan diupload pada aplikasi Harmon Jo.
