NUSA DUA (30/11) - Dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Teknis Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy H. Pakpahan mengikuti pemaparan materi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada layanan Administrasi Hukum Umum.
Paparan yang dipandu oleh Moderator Sekretaris Ditjen AHU M. Aliamsyah, menghadirkan narasumber diantaranya : Direktur Perdata, Direktur Pidana, Direktur Tata Negara, Direktur Badan Usaha serta Direktur Teknologi Informasi.
Dalam kesempatan ini, peserta Rapat Kerja Teknis dibagi dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja) layanan AHU dan Kepala Divisi Peayanan Hukum dan HAM dipilih menjadi Ketua Tim Pokja Fidusia.
Dalam Pokja Fidusia ini membahas isu permasalahan yang timbul baik di Kantor Wilayah maupun pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Dari hasil pembahasan yang dilakukan, masing-masing Pokja diberikan kesempatan untuk memaparkan isu-isu permasalahan yang ada di setiap Layanan AHU.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy H. Pakpahan dalam paparan hasil pembahasan, menyampaikan bahwa untuk Layanan Fidusia yang menjadi isu permasalahan adalah : belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia.
Berdasarkan isu permasalahan tersebut, maka ada beberapa tidak lanjut yang akan diimplementasikan oleh Ditjen AHU dan Kantor Wilayah sehingga memperoleh hasil yang maksimal.