Tim Kanwil Kemenkumham Sulut Lakukan Monev IPK-IKM di Badiklat Sulut

Tim Kanwil Kemenkumham Sulut Lakukan Monev IPK-IKM di Badiklat Sulut

BITUNG (16/10) - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Ronald Lumbuun melalui Kepala Bidang HAM Reba Paputungan dan Kepala Subbidang P3 Hukum dan HAM Patrick Waloni melaksanakan monitoring dan evaluasi IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara di Bitung.

Kedatangan

AALCO Miliki Pengaruh Besar Untuk Perjuangkan Suara Asia – Afrika di Tingkat Global

AALCO Miliki Pengaruh Besar Untuk Perjuangkan Suara Asia – Afrika di Tingkat Global

Bali, 16 Oktober 2023 – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, kembali tegaskan peran besar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) dalam menyuarakan kepentingan negara-negara di kawasan Asia – Afrika.

Hal ini disampaikan oleh Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada kegiatan the 61st Annual Session of AALCO di Bali (16/10).

Ikuti Ibadah Bersama di Kanim Manado, Kakanwil: Carilah Tuhan, selagi Dia Masih Berkenan Ditemui

Ikuti Ibadah Bersama di Kanim Manado, Kakanwil: Carilah Tuhan, selagi Dia Masih Berkenan Ditemui

Manado (16/10) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun mengikuti Ibadah Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Oikumene merupakan wujud seluruh umat Kristen hidup berdampingan dalam satu rumah yaitu Rumah Tuhan. Pada ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Reymons Pieters turut

Kadiv Yankumham Bahas Pembentukan dan Pengukuhan GTD BHAM dengan Kabiro Hukum Pemprov Sulut

Kadiv Yankumham Bahas Pembentukan dan Pengukuhan GTD BHAM dengan Kabiro Hukum Pemprov Sulut

MANADO (16/10) - Kepala Kantor Wilayah Ronald Lumbuun melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan didampingi Kepala Bidang HAM dan Kepala Subbidang P3 Hukum dan HAM melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Sulawesi Utara yang diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Flora Krisen

TANGGAPI KASUS HUKUM 85 KADES di SUKABUMI, KEPALA BPHN AKAN JATUHKAN BLACKLIST KEPADA DESA/KELURAHAN YANG PENYALURAN BANTUAN HUKUMNYA TIDAK PADA OBH TERAKREDITASI

TANGGAPI KASUS HUKUM 85 KADES di SUKABUMI, KEPALA BPHN AKAN JATUHKAN BLACKLIST KEPADA DESA/KELURAHAN YANG PENYALURAN BANTUAN HUKUMNYA TIDAK PADA OBH TERAKREDITASI

 

BPHN.GO.ID – Jakarta. 85 kepala desa (kades) di Sukabumi diduga terlibat dalam pengelolaan dana bantuan hukum yang menuai polemik. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, telah mengeluarkan surat perintah kepada para kades tersebut untuk mengembalikan uang bantuan hukum yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023. Surat dengan nomor 700/22/7960/inspektorat/2023

Search Mobile