Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

DJKI Dorong Peningkatan Pendaftaran Paten di Manado

 WhatsApp Image 2024 07 31 at 08.06.06 1

MANADO - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengadakan kegiatan Layanan Paten Terpadu atau Patent One Stop Service (POSS), Selasa (30/7). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Teater Politeknik Manado tersebut dihadiri oleh para inventor dan perwakilan Universitas di Kota Manado.

“Proses pendaftaran paten kami menjadi panjang, karena keterbatasan pemahaman inventor dan pihak kampus dalam penulisan deskripsi paten. POSS ini sangat positif karena selain ada sosialisasi juga ada pendampingan drafting sehingga revisi penulisan deskripsi menjadi lebih cepat," jelas Maryke Alelo Direktur Politeknik Manado pada saat memberi sambutan dan membuka kegiatan Layanan Paten Terpadu.

Pembukaan dilakukan oleh Maryke yang mengapresiasi DJKI dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara yang mengadakan kegiatan POSS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan percepatan proses penyusunan draf paten yang akan langsung dilanjutkan ke proses permohonan paten atau paten sederhana, serta mengajak inventor untuk terus berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang industri.

Pemeriksa Paten Utama DJKI, Sahat Manihuruk menyampaikan harapannya agar kunjungan tim pemeriksa dapat membantu meningkatkan jumlah permohonan paten di Manado. Dalam sesi paparan, Sahat menjelaskan tiga manfaat utama dari mendaftarkan paten.

“Perlindungan permohonan paten mendorong kreativitas para inventor, mengadopsi teknologi, meningkatkan investasi asing, serta pertumbuhan ekonomi dan industri dalam negeri,” ungkap Sahat.

Sekretaris Tim Kerja Publikasi dan Publikasi Direktorat Paten DTLST dan Rahasia Dagang, Hermawan, mengingatkan kewajiban inventor untuk membayar biaya pemeliharaan paten. Sejak permohonan paten disetujui atau granted, DJKI sudah melakukan kewajibannya dalam memberikan pelindungan hukum kepada pemohon.

Pemohon yang telah menerima hak dengan menerima sertifikat paten, selanjutnya memiliki kewajiban membayar biaya tahunan patennya bagi pemohon dengan kategori umum atau bukan dari lembaga pendidikan.

“Kewajiban tersebut adalah pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat enam bulan terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan,” jelas Hermawan.

Keuntungan bagi pemegang paten dengan melakukan pemeliharaan paten adalah dapat memiliki hak ekonomi, yaitu komersialisasi dan memberikan lisensi kepada industri yang ingin menggunakan hasil invensi dari pemegang paten.

Pada kesempatan ini, turut diserahkan lima sertifikat paten untuk Politeknik Manado dan enam sertifikat paten untuk Universitas Manado oleh Pemeriksa Utama kepada salah satu tim inventor. Kegiatan dihadiri oleh 50 peserta dari Politeknik Manado, Universitas Manado, serta perwakilan dari Dinas Pertanian Provinsi Manado.

WhatsApp Image 2024 07 31 at 08.06.06

WhatsApp Image 2024 07 31 at 08.06.05

WhatsApp Image 2024 07 31 at 08.06.07

WhatsApp Image 2024 07 31 at 08.06.07 1

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SULAWESI UTARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Diponegoro No. 87, Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado, 95112
PikPng.com phone icon png 604605   0431-870359 / +62851 7971 4300
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsulut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilsulut@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SULAWESI UTARA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Diponegoro No. 87, Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado, 95112
PikPng.com phone icon png 604605  
PikPng.com email png 581646   kanwilsulut@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI