MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara melalui oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan bersama Kepala Bidang Hukum, Kepala Subidang Luhbankum serta seluruh Fungsional Penyuluh Hukum mengikuti pembukaan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional secara virtual, Selasa (23/1).
Kegiatan yang digelar terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia secara daring.
Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak pada tahun ini mengusung tema “Netralitas Aparatur Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu 2024” pada 66 titik pelaksanaan. Kapus Pembudayaan dan Bantuan Hukum menjelaskan bahwa tema tersebut dipilih dalam rangka menciptakan netralitas aparatur pemerintah untuk mendukung Pemilihan Umum pada bulan Februari Tahun 2024 sebagai sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.
"Diperlukan sumber daya manusia (SDM) di lingkup Pemerintah yang netral agar Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan kondusif," jelasnya.
Kegiatan ini digelar dari tanggal 23 Januari 2024 hingga 02 Februari 2024 dan akan dimonitor oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kanwil Kemenkumham Sulut akan melaksanakan sosialisasi netralitas ASN ini di tiga titik, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Tomohon dan Kota Bitung.
