Manado (26/7) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun yang diwakili oleh Plh. Kakanwil John Batara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar serta jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara virtual di Ruang Rapat Kakanwil. Sedangkan Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendy Sitorus turut mengikuti zoom meeting secara terpisah.
Kegiatan yang digelar di Graha Pengayoman dan direlay secara virtual ini dibuka dengan penyampaian LHP BPK RI oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana. Dalam paparannya, Nyoman menyatakan bahwa Kemenkumham untuk tahun 2023 telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya.
"Saya sangat apresiasi Kemenkumham karena tidak mudah untuk mempertahankan Opini WTP, tapi Kemenkumham berhasil mempertahankan Opini WTP ini selama 15 tahun berturut-turut,"
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham RI untuk tidak berpuas diri atas capaian Opini WTP ini, namum menjadikan ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
"Atas temuan dan rekomendasi yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, saya harapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan dengan cepat," pesan Yasonna.
