JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya efisiensi dan sinergi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Guna mendukung visi tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memegang peran yang sangat strategis.
Hal tersebut disampaikan Menkum dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU 2024. Rakernis tersebut dibuka pada Senin (9/12) dan akan berlangsung selama 4 hari di Grand Mercure Kemayoran Jakarta.
"Ditjen AHU merupakan unit Eselon I dengan bidang tugas fungsi yang sangat besar dan heterogen. Dengan total 153 pelayanan publik, dari bidang badan usaha, perdata, pidana, tata negara, hingga otoritas pusat dan hukum internasional, menunjukkan adanya fungsi pelayanan Ditjen AHU dengan ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Ditjen AHU memegang peran strategis dalam mendukung program prioritas nasional,” ujar Menkum.
Selain melaksanakan tugas pelayanan publik, lanjut Menkum, Ditjen AHU juga terlibat dalam agenda nasional dan internasional, seperti survei Business Ready oleh World Bank, keanggotaan Financial Action Task Force (FATF), hingga upaya Indonesia bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Kegiatan ini diikuti oleh pengampu layanan AHU di Direktorat Jenderal AHU, Kantor Wilayah serta Balai Harta Peninggalan.
