MANADO (16/1) - Untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Kanwil Kemenkumham Sulut selaku Penyelenggara Harmonisasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pengguna Layanan Harmonisasi, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi dengan Instansi Daerah Terkait di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 dengan tema "Menciptakan Hukum yang Berkeadilan melalui Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan". Dilaksanakan terpusat di Aula Kanwil Kemenkumham Sulut secara hybrid (daring dan luring), kegiatan ini diawali dengan penyampaian Laporan Kegiatan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun yang hadir bersama para Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Sulut.
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulut terus berupaya meningkatkan upayanya dalam memberikan layanan terbaik untuk membantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menghadirkan Produk Hukum yang berkeadilan. "Untuk mempermudah pelayanan pelaksanaan Harmonisasi Kanwil Kemenkumham Sulut telah melakukan inovasi dengan melaunching aplikasi HarmonJo yang saat ini sedang dalam tahap peningkatan HarmonJo 3.0. Melalui layanan aplikasi ini, Pemerintah Daerah dan DPRD cukup mengupload berkas permohonan Harmonisasi sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu datang langsung ke Kantor Wilayah, mengingat jarak kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara cukup jauh dan terdapat beberapa daerah Kepulauan," pungkasnya.
Sebelum menutup sambutannya, Kakanwil juga mengingatkan kepada seluruh peserta rapat untuk meningkatkan pemanfaatan JDIH dengan melakukan unggah dokumen produk hukum daerah ke dalam website JDIH pada masing-masing daerah.
Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai mekanisme pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah pada Kanwil Kemenkumham Sulut oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulut Hendra Zachawerus dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara Flora Krisen.
