Jakarta (5/8) - Plh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, John Batara, bersama Kepala Bagian Program dan Humas Noldy Sahabati, mengikuti kegiatan Arahan Karoren Persiapan Penyusunan Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM 2025 yang digelar secara daring. Kegiatan ini dilaksanakan dengan diikuti secara terpisah oleh Kepala Bagian Umum Denny Porajow dan jajarannya dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham, Ida Asep Somara, menekankan pentingnya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan anggaran. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pimpinan sangat krusial untuk menghindari revisi anggaran yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kebijakan perencanaan dan penganggaran. Karoren juga menekankan perlunya pemberian hak yang layak bagi seluruh pegawai dan perhatian terhadap penggunaan akun belanja agar tidak menimbulkan temuan dari BPK.
Karo Perencanaan berharap bahwa anggaran untuk tahun 2025 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan renstra, sehingga dapat menciptakan laporan kinerja yang akuntabel. Selain itu, dia juga menyoroti perlunya pengelolaan BMN yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi belanja modal dan perjadin untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
