MANADO - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) menjalin kerja sama yang erat dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dalam upaya meningkatkan integrasi pelayanan penegakan hukum di daerah tersebut. Demi memperkuat sinergi antara kedua lembaga, Kemenkumham Sulut menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Plh. Kepala Kantor Wilayah John Batara brsama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan, Analis Hukum Madya Aswan Idrak, Kepala Bidang Keamanan Risman Somantri membahas beberapa hal strategis mengenai pelayanan di wilayah Bolmut bersama Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolmut Uteng Datunsolang dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Irma Ginoga.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kakanwil tersebut, pihak Pemkab Bolmut berkonsultasi dan berkoordinasi mengenai integrasi pelayanan publik dalam rencana pembukaan MPP Bolmut yang diresmikan 6 Juni mendatang. Pelayanan yang dibahas meliputi layanan keimigrasian hingga pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual.
Plh. Kakanwil menyampaikan beberapa persyaratan/kriteria pelayanan keimigrasian, pelayanan AHU dan KI di MPP. Selain itu, Kemenkumham Sulut juga mendorong pembangunan Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Bolmut. Dari audiensi, kedua belah pihak masing-masing memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Kemenkumham Sulut akan memenuhi proposal perolehan lahan pembangunan Lapas dan untuk layanan MPP Bolmut disarankan untuk menyiapkan sarana pendukung demi menunjang tugas keimigrasian maupun pelayanan hukum di MPP Bolmut.
