KOTAMOBAGU (13/6) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan terhadap Konsepsi terhadap satu Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu dan dua Rancangan Peraturan Walikota Kotamobagu. Adapun Rancangan Peraturan yang dibahas yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Ranperwal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dan Ranperwal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi dilaksanakan di Ruang Rapat BPKD Kota Kotamobagu. Mewakili Pimpinan Rapat dibuka langsung oleh Kepala Bidang Hukum Hendra Zachawerus, didampingi oleh Perancang Perturan Perundang-undangan Ahli Madya Arther Moniung, Perancang Perturan Perundang-undangan Ahli Muda Raywaya Lasut, beserta dengan staff. Selain itu, hadir Pemerintah Kota Kotamobagu yang diwaliki oleh perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BPKD, dan Bapelitbangda Kota Kotamobagu.
Dalam rapat dibahas mengenai substansi dan teknik rancangan, dan dilanjutkan dengan penyampaian urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi, substansi dari Rancangan sebagaimana yang telah dibahas, dilanjutkan penandatanganan berita acara harmonisasi, Kemudian rapat ditutup. Hasil keluaran berupa Surat Selesai harmonisasi akan dikeluarkan setelah draft rancangan telah diperbaiki pada aplikasi Harmonjo.
