MANADO (18/4) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Pakpahan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait pembentukan Panitia Seleksi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Paralegal Justice Award 2024.
Dalam koordinasi ini, Kadiv YankumHAM bersama jajaran diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara Flora Krisen. Dalam kesempatan tersebut, Kadiv YankumHAM menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seleksi Paralegal Justice Award 2024 di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara beserta dengan hasil rekapitulasi penilaian.
Selanjutnya, Kadiv YankumHAM meminta kesediaan Kepala Biro Hukum dalam hal pembentukan Panitia Seleksi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Paralegal Justice Award 2024 melalui Keputusan Gubernur yang akan menjadi dasar dilakukannya seleksi tingkat Provinsi.Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum menyampaikan rasa terima kasih atas penyampaian laporan seleksi Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan Panitia Seleksi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat segera terbentuk sehingga dapat menentukan perwakilan dari Sulawesi Utara untuk mengikuti seleksi di tingkat Pusat.
Seperti yang diketahui, Paralegal Justice Award merupakan ajang hasil kolaborasi antara lima Instansi Pemerintah antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung (MA), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PTT) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ajang tersebut memperebutkan 2 (dua) kategori, yaitu Non Litigation Peacemaker merupakan anugerah yang diberikan kepada Kepala Desa/Lurah karena perannya yang berprestasi dan berintegritas menyelesaikan sengketa yang ada di wilayahnya, serta Anubhawa Sasana Jagaddhita merupakan anugerah yang diberikan kepada desa/kelurahan yang telah berhasil menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.
