MANADO (21/11) - Seleksi Kompetensi Bidang Kesehatan dan Pengamatan Fisik pelaksanaan CPNS Kemenkumham tahun 2024 kembali di gelar dihari kedua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun bersama Kepala Divisi Administrasi John Batara dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar mengunjungi lokasi tes di RS R.W. Mongisidi. Didampingi para Kadiv dan Kepala Bagian umum Denny Porajow, Ronald memberikan pesan motivasi kepada para peserta agar yakin dengan kemampuan diri sendiri. "Tidak ada yang bisa menolong kalian dalam tes ini kecuali Tuhan dan diri kalian sendri. Terus berusaha dan berikan yang terbaik," ungkapnya.

Kunjungan Kakanwil dalam meninjau proses pelaksanaan SKB kali ini disambut oleh Kepala Rumah Sakit RS R.W. Mongisidi dr. Robert Simanjutak. Selain itu, Ronald juga berdiskusi dengan perwakilan Biro SDM Setjen Kemenkum yaitu Dokter Ahli Madya Siska Rusyerina guna memastikan kelancaran pelaksanaan SKB sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Adapun pelaksanaan SKB hari ini, para peserta mengikuti serangkaian alur tes mulai dari registrasi, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan darah, pemeriksaan tinggi dan berat badan, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan radiologi.

MANADO (21/11) - Bertempat di Ruang Rapat Soputan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melalui Tim Harmonisasi Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Rapat yang diketuai oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Arther Moniung ini dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri Pemkab Kepulauan Sangihe, yang diwakili oleh Asisten III bersama jajaran, Kepala Bappelitbangda, serta Kabag Hukum.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah. Namun, tidak ada masukan yang diberikan dalam rapat harmonisasi ini, karena secara substansi maupun teknik penyusunan yang ada dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah sesuai, sehingga surat selesai harmonisasi akan segera dikeluarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.

Manado (21/11) – Pelaksanaan hari kedua Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024 di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara berlangsung lancar dan tertib.

Kegiatan seleksi yang digelar di Aula Mapalus Kanwil ini terdiri dari empat sesi ujian, dengan setiap sesi diikuti oleh puluhan peserta yang telah lolos tahapan seleksi sebelumnya. Proses seleksi berjalan sesuai dengan protokol yang ditetapkan, memastikan transparansi dan objektivitas dalam penilaian.

Seleksi ini dipantau langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, bersama dengan Kepala Divisi Administrasi John Batara, serta Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar. Kehadiran para pimpinan wilayah tersebut menunjukkan komitmen Kemenkumham dalam memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peserta menjalani serangkaian tes psikologi yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif, kepribadian, dan potensi diri. Tes ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter dan motivasi yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Jakarta (20/11) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Utara turut berpartisipasi dalam pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengelolaan Keuangan dan Program Kekayaan Intelektual yang resmi dimulai hari ini di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, staf, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, bersama dengan para profesional di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan intelektual. Dalam acara yang dimulai dengan sambutan Direktur Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, beliau menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi guna memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran negara serta meningkatkan pelaksanaan program perlindungan kekayaan intelektual di seluruh Indonesia.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan yang efisien, serta upaya terkini dalam memperkuat perlindungan hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Selain itu, acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang berbasis pada kekayaan intelektual. Dalam sesi yang berlangsung selama lima hari, berbagai diskusi dan workshop akan dilaksanakan, yang diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dalam mengatasi tantangan global serta memberikan rekomendasi aplikatif untuk pengelolaan yang lebih baik di masa depan.

Kamis (21/11) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun yang diwakili oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Arthur Lucky Mawikere membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Ditjen Imigrasi di Novotel Manado Golf Resort and Convention Center.

Dalam sambutan yang dibacakan Kakanwil mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan ini di Sulawesi Utara. Dimana kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan izin tinggal keimigrasian, terutama di tengah perubahan regulasi dan tantangan global yang terus berkembang.

Sebagai wilayah yang dikenal sebagai "Pintu Gerbang Indonesia Timur" dengan potensi wisata, investasi, dan keanekaragaman budaya yang tinggi, Sulawesi Utara menjadi salah satu tujuan utama bagi warga negara asing, baik untuk kunjungan wisata, studi, investasi, maupun pekerjaan. Situasi ini tentu membawa manfaat besar bagi daerah, namun sekaligus menuntut pengelolaan keimigrasian yang profesional, transparan, dan tegas.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan semua pihak baik instansi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, dapat memahami regulasi izin tinggal dengan lebih baik. Pemahaman yang komprehensif ini diharapkan juga dapat mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian, khususnya dalam pengawasan dan pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing.

Kebijakan izin tinggal tidak hanya bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, tetapi juga menjadi salah satu upaya menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, kolaborasi antara seluruh pihak termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini terlaksana dengan optimal.